LUBUKLINGGAU — Kasus dugaan penggelapan dana umrah yang melibatkan Akmal dan Tono terhadap PT Allais memasuki babak baru. Berdasarkan informasi dan dokumen yang disebut dimiliki manajemen, keduanya diduga menggunakan janji pencairan pinjaman bank sebagai alasan untuk meyakinkan perusahaan agar tetap memberangkatkan sekitar 30 jamaah umrah pada Oktober 2025.
Modus tersebut diduga bermula ketika Akmal dan Tono menyampaikan kepada manajemen PT Allais bahwa mereka sedang mengajukan pinjaman pada salah satu bank. Keduanya disebut memberikan keyakinan bahwa dana pinjaman akan cair antara Oktober hingga Desember 2025.
Atas dasar komitmen tersebut, keduanya juga disebut menyatakan sanggup melunasi seluruh kewajiban kepada PT Allais paling lambat akhir Desember 2025.
Namun, hingga Agustus 2026, dana pinjaman yang dijanjikan disebut tidak kunjung cair. Kewajiban pembayaran kepada PT Allais juga belum diselesaikan, dengan nilai tunggakan yang disebut mencapai lebih dari Rp200 juta.
Janji Pinjaman Jadi Dasar Pemberangkatan
Manajemen PT Allais menyebut keputusan memberangkatkan jamaah ketika itu dilakukan dengan pertimbangan itikad baik dan kepercayaan terhadap komitmen pembayaran yang disampaikan Akmal dan Tono.
Situasi tersebut kemudian menimbulkan persoalan serius ketika janji pencairan pinjaman tidak terealisasi. Manajemen pun mempertanyakan dasar sebenarnya dari pernyataan mengenai pinjaman bank yang sebelumnya dijadikan alasan untuk menjamin pembayaran.
Jika benar sejak awal tidak terdapat proses pinjaman sebagaimana yang disampaikan, maka persoalan tersebut berpotensi memiliki konsekuensi hukum berbeda dari sekadar keterlambatan pembayaran.
Meski demikian, status hukum Akmal dan Tono tetap harus ditentukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum. Dugaan adanya kebohongan atau rekayasa informasi harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.
Bukti Diklaim Telah Dikumpulkan
PT Allais disebut telah mengumpulkan sejumlah dokumen dan bukti komunikasi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Di antaranya surat pernyataan mengenai kesanggupan pelunasan serta komunikasi yang memuat janji mengenai pencairan pinjaman.
Bukti-bukti tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menilai apakah terdapat unsur pidana dalam tindakan yang dilakukan.
Manajemen PT Allais menilai persoalan ini tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai hubungan utang-piutang apabila nantinya terbukti sejak awal terdapat informasi palsu yang sengaja digunakan untuk memperoleh keuntungan atau membuat pihak perusahaan mengambil keputusan tertentu.
Terancam Pasal Penipuan?
Dalam konstruksi hukum pidana, dugaan penggunaan nama atau informasi palsu untuk menggerakkan seseorang menyerahkan sesuatu atau memberikan keuntungan dapat dikaitkan dengan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sepanjang unsur-unsurnya terbukti.
Namun, penerapan pasal tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan adanya utang yang belum dibayar. Aparat penegak hukum perlu membuktikan antara lain apakah sejak awal terdapat maksud atau tipu muslihat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan.
Karena itu, perbedaan antara wanprestasi atau persoalan perdata dengan dugaan penipuan pidana menjadi bagian penting yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
PT Allais Siapkan Langkah Hukum
Manajemen PT Allais disebut tengah mempersiapkan langkah hukum dengan membawa dokumen pernyataan, bukti komunikasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemberangkatan jamaah dan kewajiban pembayaran.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha travel umrah agar lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas keberangkatan berdasarkan janji pembayaran atau sumber dana yang belum benar-benar tersedia.
Hingga berita ini diterbitkan, tudingan terhadap Akmal dan Tono masih merupakan dugaan dan perlu dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Mereka tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sesuai prinsip praduga tak bersalah.
Jika laporan resmi telah disampaikan kepada kepolisian, perkembangan proses hukum dan hasil pemeriksaan aparat akan menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau merupakan sengketa keperdataan. ( Red*)