LAHAT, SUMATERA SELATAN – Dugaan tindak pidana pengeroyokan terhadap seorang pria lanjut usia berinisial UN (67), warga Desa Muara Cawang, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, menjadi perhatian publik.
Peristiwa yang diduga terjadi pada Selasa malam, 10 November 2026, tersebut disinyalir bermula dari persoalan utang piutang antara korban dengan tiga orang berinisial AF, AM, dan SL.
Berdasarkan keterangan korban kepada media Tinta PETA, persoalan tersebut berkaitan dengan utang sebesar Rp6.800.000. Dalam proses penagihan, korban mengaku hanya menerima pembayaran sebesar Rp3.000.000. Namun, menurut pengakuan korban, uang yang telah diberikan tersebut kemudian diambil kembali dari tangannya.
Setelah kejadian itu, korban mengaku mengalami tindakan pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh ketiga orang tersebut.
Atas peristiwa yang dialaminya, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lahat agar dapat ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pada Kamis, 12 November 2026, korban kembali menyampaikan harapannya kepada media agar aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut. Korban meminta agar pihak-pihak yang diduga terlibat diperiksa dan diproses secara hukum apabila terbukti melakukan tindak pidana.
KETUA DPD LBH PETA SUMSEL HAZAM: JANGAN ADA PEMBIARAN, KASUS HARUS DIUSUT TUNTAS
Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, Hazam, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pengeroyokan yang menimpa seorang warga lanjut usia di Desa Muara Cawang tersebut.
Hazam menegaskan bahwa persoalan utang piutang tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap siapa pun, terlebih terhadap seseorang yang sudah lanjut usia.
"Kalau memang benar terjadi pengeroyokan sebagaimana keterangan korban, kami dari DPD LBH PETA Sumatera Selatan meminta Polres Lahat segera melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan. Jangan sampai laporan masyarakat terkesan diabaikan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum," tegas Hazam.
Ia juga meminta penyidik untuk memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, mengumpulkan keterangan saksi, mengamankan barang bukti, serta menelusuri bukti medis apabila terdapat luka atau cedera yang dialami korban.
"Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti. Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana, maka siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," lanjutnya.
LBH PETA INGATKAN DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA
Hazam menjelaskan bahwa dugaan pengeroyokan atau kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat berkaitan dengan ketentuan Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sepanjang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Selain itu, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya penganiayaan, penyidik juga perlu mempertimbangkan ketentuan pidana penganiayaan dalam KUHP sesuai fakta dan akibat perbuatannya.
Menurut Hazam, aparat penegak hukum harus mengedepankan perlindungan terhadap korban serta memastikan proses hukum berjalan tanpa diskriminasi.
KORBAN BERHAK MENDAPATKAN KEADILAN
DPD LBH PETA Sumatera Selatan berharap Polres Lahat segera memberikan perhatian terhadap laporan korban dan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
LBH PETA juga mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan utang piutang dengan tindakan kekerasan. Setiap perselisihan seharusnya diselesaikan melalui jalur musyawarah atau mekanisme hukum yang tersedia. ( Red*)
