MURATARA – Postingan yang beredar di Facebook Detik TV Sumsel menjadi sorotan publik setelah memuat keluhan sejumlah warga penerima program Bantuan Rumah Layak Huni (RLH) PNBP/BSPS di Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).15/7/2026.
Dalam postingan tersebut, warga mengeluhkan kualitas bangunan rumah yang diterima. Mereka menilai kondisi rumah tidak sebanding dengan informasi nilai anggaran pembangunan yang disebut mencapai sekitar Rp60 juta per unit. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat, bahkan atap rumah disebut kerap rusak hingga terlepas saat hujan deras disertai angin kencang.
Menanggapi informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial itu, Ketua DPD LBH PETA Sumatera Selatan, Hazam, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan audit serta penyelidikan apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
"Apabila ditemukan dugaan pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi teknis, penggunaan material di bawah standar, atau indikasi penyimpangan anggaran, maka harus dilakukan audit secara terbuka dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Hazam.
Hazam meminta Inspektorat, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, dan instansi teknis terkait melakukan audit fisik maupun administrasi terhadap pelaksanaan program BSPS tersebut. Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional sesuai peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana program maupun instansi terkait mengenai keluhan warga yang beredar melalui postingan Facebook tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. ( Red)